Jakarta - Askrindo Syariah mengikuti IFG Legal Forum yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/9/2026). Askrindo Syariah dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Direktur Pemasaran Achmad Rizali. Forum membahas pengelolaan arsip sebagai bagian dari upaya mengantisipasi risiko hukum dan tindak pidana, termasuk obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pengelolaan arsip menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi dan dokumentasi, tetapi juga memiliki nilai pembuktian dalam berbagai proses, seperti audit, pemeriksaan, maupun penegakan hukum. Karena itu, ketersediaan dan integritas arsip perlu menjadi bagian dari perhatian perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi, arsip dapat merekam proses pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan, hingga transaksi yang berkaitan dengan suatu perkara. Keberadaan dokumen yang dikelola secara tertib dapat membantu memastikan tersedianya informasi yang diperlukan ketika dilakukan pengawasan atau pemeriksaan. Sebaliknya, perubahan, penghilangan, penyembunyian, atau pemusnahan arsip yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dapat menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

Melalui IFG Legal Forum, peserta mendapatkan pemahaman mengenai keterkaitan antara pengelolaan arsip, kepatuhan, dan risiko hukum dalam lingkungan perusahaan. Pembahasan tersebut juga menempatkan pengelolaan dokumen sebagai bagian dari budaya risiko yang perlu diterapkan secara konsisten, terutama dalam memastikan setiap proses bisnis memiliki rekam dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keikutsertaan Askrindo Syariah dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya mengikuti perkembangan aspek hukum dan tata kelola yang relevan dengan kegiatan perusahaan. Pemahaman terhadap pengelolaan arsip diharapkan dapat mendukung penerapan proses kerja yang lebih tertib, akuntabel, serta memiliki kepastian dokumentasi dalam menghadapi kebutuhan audit, pengawasan, maupun aspek hukum.