Jakarta - Setiap hari, kita berkomunikasi melalui tulisan, mulai dari pesan singkat, surat elektronik, berita, hingga dokumen resmi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Namun, pernahkah kita membayangkan bahwa satu kata yang kurang tepat dapat menimbulkan salah pengertian, bahkan memengaruhi keputusan bisnis? Dalam industri keuangan, bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi. Bahasa juga menjadi jembatan kepercayaan antara perusahaan, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat. Karena itu, momentum Bulan Bahasa Indonesia menjadi pengingat bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bagian penting dari profesionalisme.

Peringatan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berlangsung setiap Oktober memiliki akar sejarah pada peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi salah satu unsur penting dalam identitas dan persatuan bangsa. Di tengah perkembangan teknologi digital, tantangan penggunaan bahasa semakin beragam. Informasi bergerak cepat melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital. Kecepatan memang dibutuhkan, tetapi ketepatan tetap harus dijaga. Apalagi, tulisan yang dipublikasikan perusahaan dapat dibaca oleh banyak orang, disimpan sebagai dokumen, dan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya penggunaan bahasa yang tepat juga sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia pada komunikasi resmi perlu memperhatikan konteks, tujuan, dan kaidah kebahasaan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta pedoman ejaan yang dapat dijadikan rujukan. Melalui sumber tersebut, penulis dapat memeriksa bentuk kata baku, penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan istilah. Kebiasaan sederhana ini penting, terutama ketika perusahaan harus menyampaikan informasi yang akurat dan konsisten kepada publik.

Di industri keuangan, ketepatan bahasa memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kerapian tulisan. Dokumen seperti perjanjian, surat penjaminan, ketentuan klaim, laporan keuangan, dan materi penjelasan produk harus disusun dengan kalimat yang jelas serta tidak menimbulkan tafsir ganda. Misalnya, istilah penjaminan, pembiayaan, klaim, dan subrogasi memiliki makna yang berbeda dan tidak dapat digunakan secara bergantian. Penjaminan berkaitan dengan kesanggupan penjamin untuk memenuhi kewajiban tertentu sesuai perjanjian apabila pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya. Sementara itu, subrogasi berkaitan dengan peralihan hak tagih kepada pihak yang telah memenuhi kewajiban tertentu, sesuai ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam menjelaskan istilah tersebut berisiko membuat mitra bisnis atau masyarakat keliru memahami hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian yang berlaku.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa kualitas bahasa semakin berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pada 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan atau financial influencer. Aturan ini mendorong penyampaian informasi keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan. OJK juga telah mengatur pelindungan konsumen melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dalam konteks ini, bahasa yang mudah dipahami bukan sekadar pilihan gaya penulisan, melainkan bagian dari upaya membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat. Informasi yang benar tetapi disampaikan dengan istilah rumit tetap berpotensi menyulitkan pembaca. Informasi OJK tentang POJK Nomor 6 Tahun 2026.

Lalu, bagaimana menerapkan bahasa yang baik dalam pekerjaan sehari-hari? Langkah pertama adalah mengenali siapa pembacanya dan apa tujuan tulisan tersebut. Surat kepada regulator tentu berbeda dengan artikel untuk masyarakat umum. Dokumen hukum membutuhkan ketepatan istilah dan rumusan yang cermat, sedangkan materi edukasi produk perlu menggunakan penjelasan yang sederhana tanpa menghilangkan substansi. Contohnya, kalimat Pengajuan klaim akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dapat diperjelas dengan menyebutkan persyaratan dokumen, tahapan pemeriksaan, dan jangka waktu pemrosesan apabila informasinya telah dipastikan. Hindari pula penggunaan kata-kata yang menjanjikan kepastian pembayaran klaim apabila keputusan tersebut masih bergantung pada hasil verifikasi dan ketentuan perjanjian. Dengan begitu, pembaca tidak hanya memahami informasi, tetapi juga mengetahui apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Langkah berikutnya adalah membangun kebiasaan memeriksa tulisan sebelum dipublikasikan. Penulis dapat memulai dengan membaca ulang judul dan paragraf pembuka, memastikan data serta nama produk sudah benar, memeriksa ejaan melalui KBBI dan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), lalu meminta unit terkait meninjau substansi jika tulisan menyangkut aspek keuangan, hukum, kepatuhan, atau risiko perusahaan. Untuk komunikasi digital, pemeriksaan juga perlu mencakup tautan, angka, tanggal, dan kesesuaian informasi dengan dokumen resmi. Apabila menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu menyusun draf, hasilnya tetap perlu diperiksa manusia, terutama untuk memastikan fakta, istilah teknis, dan ketentuan produk tidak berubah atau keliru. Proses penyuntingan yang sederhana dapat mencegah kesalahan yang berpotensi menyebar luas.

Pada akhirnya, memperingati Bulan Bahasa Indonesia bukan hanya tentang mengingat sejarah bahasa persatuan, melainkan juga membangun kebiasaan berkomunikasi secara bertanggung jawab. Ada ungkapan yang relevan dari dunia literasi: Bahasa menunjukkan bangsa. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa cara memilih kata dan menyusun kalimat turut mencerminkan sikap serta budaya sebuah organisasi. Di industri keuangan, tulisan yang jelas membantu memperkecil kesalahpahaman, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Bahasa yang baik tidak harus selalu rumit atau terdengar resmi. Justru, kemampuan menjelaskan hal yang kompleks dengan kata-kata sederhana merupakan salah satu bentuk profesionalisme. Sebab, komunikasi yang baik bukan sekadar membuat pesan tersampaikan, tetapi memastikan pesan itu dipahami dengan benar.

Sumber referensi dan bahan bacaan

1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.
3. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
4. Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.