Jakarta - Beberapa tahun lalu, isu perubahan iklim mungkin masih dianggap urusan aktivis lingkungan atau forum internasional semata. Tapi hari ini, ceritanya sudah berbeda. Cuaca ekstrem, gagal panen, banjir besar, hingga gangguan rantai pasok mulai terasa langsung dampaknya ke dunia bisnis dan keuangan. Bahkan, di sektor penjaminan syariah, climate risk kini perlahan berubah dari sekadar isu keberlanjutan menjadi isu profitabilitas. Pertanyaannya sederhana: kalau risiko iklim makin sering memicu gagal bayar dan menurunkan kualitas usaha nasabah, apakah lembaga penjaminan masih bisa menganggap ini sebagai isu tambahan?
Bank Dunia dalam salah satu laporannya pernah menyebut bahwa perubahan iklim berpotensi mendorong jutaan orang jatuh ke jurang kemiskinan akibat tekanan ekonomi dan bencana alam. Dampaknya tentu tidak berhenti di masyarakat saja. Ketika usaha mikro terganggu karena banjir, hasil pertanian turun karena musim yang makin sulit diprediksi, atau proyek konstruksi tertunda akibat cuaca ekstrem, risiko pembiayaan ikut naik. Dalam konteks penjaminan syariah, kondisi ini bisa meningkatkan klaim penjaminan dan menekan kesehatan bisnis perusahaan. Jadi, climate risk bukan lagi cerita tentang es mencair di kutub; ini sudah masuk ke laporan laba rugi.
Industri penjaminan syariah punya posisi yang unik sekaligus menantang. Di satu sisi, prinsip syariah mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Namun di sisi lain, industri ini tetap harus menjaga profitabilitas dan kualitas portofolio penjaminannya. Risiko iklim muncul dalam dua bentuk utama. Pertama, physical risk, yaitu risiko akibat kejadian nyata seperti banjir, kekeringan, atau cuaca ekstrem yang berdampak langsung pada usaha nasabah. Kedua, transition risk, yaitu risiko akibat perubahan kebijakan dan tren menuju ekonomi hijau, misalnya pembatasan industri berbasis emisi tinggi atau tuntutan standar ESG dari investor dan regulator.
Menariknya, tren global juga mulai bergerak cepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia semakin aktif mendorong penerapan keuangan berkelanjutan. Banyak lembaga keuangan mulai diminta memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan risiko. Bahkan investor global kini tidak hanya melihat seberapa besar keuntungan perusahaan, tetapi juga seberapa siap perusahaan menghadapi risiko iklim. Larry Fink, CEO BlackRock, pernah mengatakan, Climate risk is investment risk. Kalimat itu terasa sederhana, tapi dampaknya besar: perusahaan yang mengabaikan risiko iklim perlahan dianggap kurang layak secara bisnis.
Bagi perusahaan penjaminan syariah, memahami profil usaha yang dijamin menjadi semakin penting. Tidak cukup hanya melihat kemampuan bayar dan laporan keuangan. Sekarang, perlu ada pertanyaan tambahan: apakah bisnis nasabah rentan terhadap perubahan iklim? Misalnya, sektor pertanian di daerah rawan kekeringan tentu memiliki profil risiko berbeda dibanding sektor digital atau jasa. Hal-hal seperti lokasi usaha, ketergantungan terhadap cuaca, hingga kesiapan mitigasi bencana mulai relevan masuk dalam proses analisis penjaminan.
Praktiknya memang tidak selalu mudah. Banyak perusahaan masih bingung harus mulai dari mana. Namun langkah awal sebenarnya bisa cukup sederhana. Pertama, mulai memetakan sektor usaha yang paling rentan terhadap risiko iklim. Kedua, memasukkan indikator risiko lingkungan dalam proses underwriting atau analisis kelayakan penjaminan. Ketiga, memperkuat literasi internal agar tim bisnis dan manajemen risiko memahami bahwa climate risk bukan sekadar isu reputasi, melainkan bagian dari risiko finansial. Di beberapa perusahaan global, bahkan simulasi skenario iklim sudah mulai digunakan untuk memprediksi potensi kerugian bisnis dalam beberapa tahun ke depan.
Selain itu, pendekatan syariah sebenarnya punya peluang besar untuk menjadi lebih relevan di era ekonomi berkelanjutan. Konsep keberlanjutan dalam Islam bukan hal baru. Prinsip menjaga keseimbangan dan menghindari kerusakan sudah lama menjadi bagian dari nilai syariah. Dalam konteks ini, penjaminan syariah bisa mengambil peran bukan hanya sebagai pengelola risiko, tetapi juga sebagai katalis pembiayaan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Misalnya dengan memberi dukungan lebih besar kepada sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, atau UMKM yang punya model bisnis ramah lingkungan.
Ada satu kutipan menarik dari film dokumenter Before the Flood yang cukup relevan dengan kondisi saat ini: We’re the first generation to feel the effects of climate change and the last generation who can do something about it. Kalimat itu terasa semakin nyata ketika dampak iklim mulai masuk ke dunia keuangan dan memengaruhi stabilitas bisnis. Industri jasa keuangan, termasuk penjaminan syariah, pada akhirnya tidak bisa berdiri terpisah dari perubahan yang sedang terjadi di dunia nyata.
Pada akhirnya, pembahasan tentang climate risk bukan lagi soal idealisme lingkungan semata. Ini soal bagaimana perusahaan menjaga keberlanjutan bisnisnya di tengah dunia yang makin tidak pasti. Perusahaan penjaminan syariah yang lebih cepat memahami perubahan ini kemungkinan akan lebih siap menjaga kualitas portofolio, mengelola risiko klaim, sekaligus membangun kepercayaan pasar. Sebaliknya, yang masih menganggap climate risk sebagai isu pinggiran mungkin akan menghadapi kejutan yang lebih mahal di masa depan.
Sumber Referensi / Bahan Bacaan
- World Bank Report — Climate Change and Poverty
- OJK — Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia
- BlackRock Annual Letter oleh Larry Fink
- Dokumenter Before the Flood (2016)
- IPCC Climate Change Reports
- Artikel ESG dan Climate Risk di Harvard Business Review dan McKinsey Insights