Jakarta - Rumah yang layak masih menjadi impian bagi jutaan keluarga di Indonesia. Namun, harga properti yang terus meningkat sering kali membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menunda bahkan mengubur harapan untuk memiliki rumah sendiri. Di sinilah negara hadir melalui berbagai program pembiayaan perumahan, salah satunya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau, tetapi juga membuka peluang bagi berkembangnya pembiayaan syariah yang lebih inklusif. Di balik keberhasilan program tersebut, terdapat peran penting perusahaan penjaminan syariah yang membantu menjaga keberlanjutan pembiayaan.

FLPP merupakan program pemerintah yang menyediakan dukungan pembiayaan jangka panjang melalui kerja sama antara pemerintah dan bank penyalur. Dalam skema syariah, pembiayaan FLPP dilakukan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah atau musyarakah mutanaqisah (MMQ), sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai harga, margin, serta hak dan kewajiban sejak awal akad. Dengan adanya subsidi pemerintah, masyarakat dapat menikmati uang muka yang lebih ringan serta angsuran yang relatif tetap selama masa pembiayaan.

Meski demikian, pembiayaan FLPP tetap mengandung risiko sebagaimana pembiayaan lainnya. Jangka waktu yang panjang, perubahan kondisi ekonomi, maupun risiko yang dialami nasabah dapat memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran. Oleh karena itu, diperlukan sistem mitigasi risiko yang mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan kesehatan lembaga keuangan. Salah satu instrumen penting dalam mitigasi tersebut adalah penjaminan pembiayaan syariah melalui akad kafalah.

Dalam mekanisme ini, perusahaan penjamin syariah memberikan jaminan kepada bank penyalur atas risiko tertentu yang telah diperjanjikan dalam sertifikat penjaminan. Kehadiran penjaminan memberikan tambahan keyakinan bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan program FLPP. Penjaminan bukan berarti menghapus kewajiban nasabah untuk membayar angsuran, melainkan menjadi bagian dari sistem pengelolaan risiko agar program pembiayaan tetap berjalan secara sehat, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah.

Pentingnya akses terhadap hunian layak pernah disampaikan oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang mengatakan, Adequate shelter is a basic human need. Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa rumah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, keberhasilan program FLPP memiliki dampak sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan kepemilikan rumah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat Program Sejuta Rumah dan meningkatkan alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui FLPP. Sejalan dengan itu, industri perbankan syariah juga semakin aktif menyalurkan pembiayaan FLPP syariah sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan syariah. Kondisi ini menciptakan peluang yang semakin besar bagi industri penjaminan syariah untuk berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program perumahan nasional.

Sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berperan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui layanan penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan penjaminan yang diberikan membantu lembaga keuangan mengelola risiko pembiayaan sehingga penyaluran FLPP syariah dapat dilakukan secara lebih optimal. Peran tersebut sejalan dengan komitmen Askrindo Syariah dalam mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan FLPP syariah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai ketentuan pemerintah, belum pernah memiliki rumah atau menerima subsidi perumahan, memiliki kemampuan membayar angsuran, serta menyiapkan dokumen administrasi yang dipersyaratkan oleh bank penyalur. Memahami hak dan kewajiban sejak awal juga menjadi langkah penting agar pembiayaan berjalan lancar hingga akhir masa akad.

Tabel Ringkas Program FLPP Syariah

Selain dukungan regulasi dan pembiayaan, keberhasilan FLPP juga bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Peter Drucker pernah mengingatkan, The best way to predict the future is to create it. Dalam konteks pembiayaan perumahan, masa depan yang lebih baik dibangun melalui sinergi pemerintah, perbankan syariah, perusahaan penjaminan, pengembang, dan masyarakat. Semakin kuat kolaborasi tersebut, semakin besar pula peluang mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, penjaminan pembiayaan FLPP syariah bukan sekadar instrumen mitigasi risiko, tetapi merupakan bagian dari ekosistem yang memungkinkan lebih banyak keluarga Indonesia memiliki rumah layak dengan mekanisme yang sesuai prinsip syariah. Melalui dukungan perusahaan seperti Askrindo Syariah, program pembiayaan perumahan memperoleh fondasi pengelolaan risiko yang lebih kuat sehingga penyaluran pembiayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ke depan, seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan berkembangnya industri keuangan syariah, peran penjaminan diperkirakan akan semakin strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Referensi dan Bahan Bacaan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.
6. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, berbagai publikasi mengenai Program FLPP dan Program Sejuta Rumah.
7. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), publikasi mengenai skema FLPP.
8. Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027.
9. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Laporan Tahunan 2025.
10. Kofi Annan, pidato mengenai hak atas hunian yang layak.
11. Peter F. Drucker. Management: Tasks, Responsibilities, Practices.