Jakarta - Ketika membicarakan keuangan syariah, perhatian masyarakat biasanya tertuju pada bank syariah, pembiayaan, investasi, atau produk halal. Padahal, di balik sebuah pembiayaan yang berjalan, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana risiko dikelola ketika usaha tidak berjalan sesuai rencana. Di titik inilah penjaminan syariah mengambil peran. Ia mungkin tidak banyak terlihat di permukaan, tetapi keberadaannya menjadi salah satu mata rantai yang membantu menghubungkan kebutuhan pembiayaan dengan pengelolaan risiko.

Peran tersebut menjadi semakin relevan ketika industri keuangan syariah Indonesia terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Juli 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,82 persen secara tahunan, sementara piutang pembiayaan syariah tumbuh 8,84 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap pembiayaan syariah terus bergerak. Namun, semakin besar pembiayaan yang disalurkan, semakin penting pula memastikan bahwa risiko yang menyertainya dikelola secara sehat.

Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, persoalan memperoleh pembiayaan sering kali bukan hanya soal memiliki ide bisnis atau produk yang laku. Ada pula persyaratan kelayakan, kemampuan membayar, rekam jejak usaha, hingga aspek jaminan. Sebuah usaha bisa saja memiliki prospek bagus, tetapi belum tentu mempunyai aset yang cukup untuk memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan. Karena itu, ekosistem keuangan membutuhkan mekanisme yang dapat memberikan tambahan keyakinan kepada lembaga pembiayaan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Salah satu instrumen tersebut adalah penjaminan.

Dalam keuangan syariah, penjaminan dikenal melalui akad kafalah. Secara sederhana, kafalah merupakan akad ketika pihak penjamin memberikan jaminan kepada pihak penerima jaminan atas kewajiban pihak yang dijamin. Konsep ini menjadi bagian dari hubungan antarpihak dalam ekosistem pembiayaan syariah. Yang perlu dipahami, penjaminan bukan berarti menghapus risiko. Penjaminan justru menjadi salah satu instrumen untuk mengelola risiko apabila kewajiban pihak yang dijamin tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan. Karena itu, analisis kelayakan, pemantauan pembiayaan, tata kelola, dan prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting.

Di sinilah letak perbedaan cara pandang yang sering luput dari pembahasan. Keuangan syariah bukan sekadar mengganti istilah atau nama produk dari sistem konvensional menjadi istilah berbahasa Arab. Ada prinsip akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta nilai keadilan dan kemaslahatan yang harus diperhatikan. Mantan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pernah menekankan bahwa ekonomi syariah patut dikembangkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang “inklusif dan bernilai”. Perspektif tersebut penting karena tujuan akhirnya bukan hanya membuat industri tumbuh, tetapi memastikan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, perusahaan penjaminan syariah menjadi bagian dari rantai tersebut. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, misalnya, menyediakan penjaminan berbasis syariah untuk pembiayaan produktif, konsumtif, hingga suretyship. Perannya bukan memberikan pembiayaan tunai kepada pelaku usaha, melainkan memberikan penjaminan sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang disepakati dengan mitra lembaga keuangan. Dengan demikian, perusahaan penjamin berada di antara kepentingan lembaga pembiayaan yang ingin menjaga kualitas portofolionya dan kebutuhan pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan.

Gambaran sederhananya seperti ini. Seorang pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan untuk menambah mesin produksi atau memperbesar kapasitas usaha. Lembaga keuangan kemudian melakukan analisis terhadap usaha tersebut. Jika fasilitas pembiayaan memenuhi persyaratan dan membutuhkan penjaminan, lembaga keuangan dapat mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Setelah proses analisis dan persyaratan terpenuhi, penjaminan diterbitkan. Selama pembiayaan berlangsung, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar sesuai akad, sementara lembaga keuangan tetap melakukan pemantauan. Jadi, adanya penjamin tidak berarti nasabah terbebas dari kewajiban.

Pola kerja sama seperti ini juga berkembang dalam berbagai bentuk. Askrindo Syariah, misalnya, terlibat dalam skema linkage yang menghubungkan bank syariah dengan lembaga keuangan seperti BPRS, KSPPS, atau BMT. Dalam pola tertentu, lembaga mitra dapat menjadi penghubung yang membantu menjangkau pelaku usaha yang secara geografis atau karakteristik bisnis belum mudah dijangkau bank. Penjaminan kemudian menjadi salah satu elemen yang membantu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko.

Bagi pelaku usaha, ada pelajaran sederhana yang bisa diambil. Jangan melihat penjaminan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pembiayaan. Yang lebih penting justru menyiapkan usaha secara sehat: memiliki pencatatan keuangan yang jelas, memahami kemampuan membayar, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, menggunakan pembiayaan sesuai tujuan, serta menjaga komunikasi dengan lembaga pembiayaan ketika menghadapi kendala. Bagi lembaga keuangan, penjaminan juga bukan pengganti analisis pembiayaan. Kualitas debitur tetap menjadi fondasi. Sementara bagi industri penjaminan, tantangannya adalah memastikan pengelolaan risiko, tata kelola, dan pelayanan berjalan seimbang dengan kebutuhan memperluas akses pembiayaan.

Pada akhirnya, membangun ekosistem keuangan syariah tidak cukup hanya dengan memperbesar jumlah produk atau nilai pembiayaan. Setiap mata rantai harus bekerja dan saling terhubung, mulai dari lembaga keuangan, perusahaan penjamin, pelaku usaha, regulator, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Bank Indonesia dan MUI pada 2025 juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat rantai nilai halal, pembiayaan syariah yang inklusif dan adaptif, serta literasi dan inklusi ekonomi syariah. Dalam konteks itulah penjaminan syariah seharusnya ditempatkan: bukan sebagai pelengkap yang baru dicari ketika risiko muncul, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang sejak awal ikut membangun kepercayaan. Mata rantai ini mungkin tidak selalu terlihat oleh masyarakat, tetapi ketika bekerja dengan baik, manfaatnya dapat terasa pada satu hal yang sangat sederhana: lebih banyak usaha memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan pembiayaan yang dikelola secara sehat dan sesuai prinsip syariah.

Referensi dan sumber bacaan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers: Kinerja dan Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Agustus 2026.
2. Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, Indonesia Bertekad Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia, 2025.
3. Askrindo Syariah, Profil Perusahaan dan Produk/Layanan Penjaminan.
4. Askrindo Syariah, Series Penjaminan Syariah: Linkage Executing Memperluas Akses Pembiayaan UMKM, 2026.
5. Askrindo Syariah, Series Penjaminan Syariah – Kafalah Program KUR, Mendorong UMKM Tumbuh, 2026.
6. Ma'ruf Amin, Ekonomi Syariah: Dari Tayamum Menuju Arus Utama, MUI, 2025.
7. Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Rajawali Pers.
8. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani.
9. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berbagai fatwa terkait akad kafalah dan transaksi keuangan syariah.