Jakarta - Membangun ekonomi yang inklusif tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Di Indonesia, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang lebih dekat dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dibandingkan dengan bank syariah nasional. Kedekatan inilah yang menjadi kekuatan sekaligus peluang. Agar akses pembiayaan semakin luas, industri keuangan syariah mengembangkan berbagai pola kerja sama antarlembaga, salah satunya melalui Linkage Executing. Dalam skema ini, penjaminan pembiayaan menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko.

Secara sederhana, Linkage Executing adalah pola kerja sama pembiayaan di mana bank syariah menyalurkan dana kepada lembaga keuangan syariah lain, seperti BPRS atau KSPPS/BMT, yang kemudian bertindak sebagai debitur sekaligus pihak yang menyalurkan kembali pembiayaan kepada nasabah akhirnya. Artinya, setelah dana diterima, lembaga keuangan mitra memiliki kewenangan penuh dalam melakukan analisis, pencairan, pembinaan, hingga penagihan kepada para pelaku usaha sesuai kebijakan internal dan prinsip syariah yang berlaku.

Karena lembaga mitra bertanggung jawab langsung atas pengelolaan pembiayaan tersebut, bank syariah tentu perlu memastikan bahwa risiko pembiayaan tetap berada dalam tingkat yang dapat diterima. Di sinilah perusahaan penjamin syariah menjalankan perannya melalui akad kafalah, yaitu memberikan jaminan atas sebagian risiko pembiayaan sesuai ketentuan yang diperjanjikan. Dengan adanya penjaminan, bank syariah memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi untuk memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan syariah di berbagai daerah, termasuk wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan secara optimal.

Model kerja sama seperti ini semakin relevan di tengah upaya pemerintah memperkuat pembiayaan kepada sektor UMKM. Banyak pelaku usaha kecil lebih nyaman berhubungan dengan lembaga keuangan yang berada di lingkungan mereka sendiri karena prosesnya lebih sederhana dan memahami karakteristik usaha lokal. Melalui skema linkage, kemampuan pendanaan bank syariah dapat dipadukan dengan kedekatan lembaga keuangan mikro terhadap masyarakat. Hasilnya adalah jangkauan pembiayaan yang lebih luas tanpa harus membuka kantor cabang baru di setiap daerah.

Dalam mendukung ekosistem tersebut, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mengambil peran sebagai mitra strategis lembaga keuangan syariah melalui penyediaan layanan penjaminan pembiayaan produktif. Penjaminan yang diberikan membantu meningkatkan kepercayaan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada lembaga mitra melalui pola linkage. Di sisi lain, Askrindo Syariah juga terus memperkuat penerapan manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta digitalisasi layanan agar proses penjaminan menjadi semakin cepat, akurat, dan mampu mengikuti perkembangan industri keuangan syariah yang semakin dinamis.

Untuk memahami posisi masing-masing pihak dalam skema Linkage Executing, berikut ilustrasi sederhananya.

Tabel Peran Para Pihak dalam Linkage Executing

Perlu dipahami bahwa dalam pola executing, hubungan hukum utama bank syariah berada dengan lembaga keuangan mitra, bukan langsung dengan UMKM penerima pembiayaan. Oleh karena itu, seluruh proses seleksi nasabah, pembinaan usaha, hingga penyelesaian pembiayaan menjadi tanggung jawab lembaga mitra. Penjaminan diberikan terhadap fasilitas pembiayaan yang menjadi objek kerja sama sesuai ruang lingkup yang telah disepakati antara bank syariah dan perusahaan penjamin.

Dari sisi lembaga keuangan, keberhasilan skema linkage tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pembiayaan. Oleh karena itu, lembaga mitra perlu menerapkan analisis pembiayaan yang baik, melakukan pemantauan usaha secara berkala, menjaga kualitas portofolio, serta membangun komunikasi yang intensif dengan nasabah. Bagi pelaku UMKM, menjaga disiplin pembayaran dan menggunakan pembiayaan sesuai tujuan usaha tetap menjadi faktor utama dalam membangun rekam jejak pembiayaan yang sehat.

Praktisi manajemen Peter Drucker pernah mengingatkan, "The best way to predict the future is to create it." Dalam konteks pembiayaan syariah, membangun masa depan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan dana, tetapi juga menciptakan sistem kolaborasi yang mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan dalam berbagai kebijakan pengembangan keuangan syariah menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai salah satu strategi memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor produktif.

Pada akhirnya, penjaminan Linkage Executing merupakan contoh bagaimana sinergi dapat menciptakan manfaat yang lebih besar dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Ketika bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, perusahaan penjamin, dan pelaku usaha saling melengkapi perannya, akses pembiayaan menjadi semakin luas dan risiko dapat dikelola dengan lebih baik. Melalui komitmennya dalam mendukung pembiayaan produktif berbasis syariah, Askrindo Syariah terus memperkuat kolaborasi tersebut agar semakin banyak UMKM Indonesia yang memperoleh kesempatan berkembang, naik kelas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Referensi dan Bahan Bacaan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
3. Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027.
4. Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Penjamin Indonesia.
5. Bank Indonesia. Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia.
6. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Laporan Tahunan 2025.
7. Peter F. Drucker. Management: Tasks, Responsibilities, Practices.
8. Ikatan Bankir Indonesia. Manajemen Risiko Perbankan Syariah.