Artikel - Bisnis suretyship atau penjaminan telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Suretyship berperan penting dalam memastikan kelancaran proyek, khususnya di sektor konstruksi dan proyek pemerintah, di mana keberhasilan penyelesaian proyek seringkali membutuhkan penjaminan dari pihak ketiga. Dengan adanya suretyship, kontraktor dan pemilik proyek dapat mengurangi risiko dan mengamankan sumber pendanaan, sehingga membantu meningkatkan stabilitas industri keuangan di Indonesia.

Peran bisnis suretyship dalam industri keuangan sangat signifikan, terutama di sektor infrastruktur. Dalam proyek infrastruktur, risiko kegagalan proyek bisa menyebabkan kerugian besar. Suretyship hadir sebagai solusi, memberikan jaminan atas pelaksanaan proyek. Dengan adanya penjaminan ini, perbankan dan lembaga keuangan lain lebih percaya diri dalam memberikan pendanaan, karena risiko investasi menjadi lebih terukur dan terkendali. Hal ini meningkatkan aliran modal yang mendorong produktivitas di sektor keuangan, sekaligus membuka lapangan kerja baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga telah memberikan dampak positif terhadap industri suretyship. Sistem elektronik dan otomatisasi membantu perusahaan penjaminan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis mereka. Penerapan teknologi ini tidak hanya mempersingkat waktu pengurusan surety bond tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi data. Bagi perusahaan keuangan, pengelolaan risiko yang lebih baik dan layanan cepat menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung perkembangan bisnis suretyship. Dengan dukungan pemerintah, perusahaan suretyship memiliki kerangka regulasi yang lebih jelas dan mampu meningkatkan peran mereka dalam industri keuangan. Misalnya, pemerintah menyediakan landasan hukum dan kebijakan insentif untuk mendorong perusahaan penjaminan terlibat dalam proyek nasional. Ini memudahkan perusahaan penjaminan, termasuk yang berbasis syariah, untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar dan memperluas cakupan layanan mereka.

Suretyship berbasis syariah, atau penjaminan syariah, adalah produk penjaminan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan suretyship konvensional, penjaminan syariah tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi). Sebagai gantinya, penjaminan ini menggunakan akad atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad kafalah, di mana pihak penjamin memberikan jaminan untuk memenuhi kewajiban prinsipal kepada pihak penerima jaminan jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Dalam konteks penjaminan syariah, terdapat tiga pihak utama yang sama seperti dalam suretyship konvensional, yaitu:

1. Prinsipal – Pihak yang dijamin atau pihak yang memiliki kewajiban, seperti kontraktor.
2. Obligee – Pihak yang menerima jaminan atau pihak yang akan menerima manfaat dari penjaminan, seperti pemilik proyek.
3. Penjamin Syariah – Pihak yang memberikan jaminan berdasarkan prinsip syariah, biasanya perusahaan penjaminan atau lembaga keuangan syariah.

Jenis-jenis produk penjaminan syariah juga mirip dengan produk suretyship konvensional, dengan akad yang disesuaikan agar memenuhi prinsip syariah, di antaranya:

1. Bid Bond Syariah: Jaminan untuk memastikan kontraktor yang melakukan tender akan melaksanakan pekerjaan jika memenangkan tender. Akadnya biasanya adalah akad kafalah di mana penjamin menjamin prinsipal untuk memenuhi komitmen.
2. Performance Bond Syariah: Jaminan untuk memastikan bahwa kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, biasanya menggunakan akad kafalah bil ujrah, yaitu jaminan dengan imbalan yang diperbolehkan dalam syariah.
3. Payment Bond Syariah: Jaminan yang memastikan bahwa kontraktor akan membayar subkontraktor atau pemasok sesuai kesepakatan kontrak.
4. Maintenance Bond Syariah: Jaminan bahwa kontraktor akan melakukan pemeliharaan proyek selama jangka waktu tertentu setelah penyelesaian, sesuai dengan akad kafalah.

Perusahaan penjaminan syariah, seperti Askrindo Syariah di Indonesia, memainkan peran penting dalam memberikan pilihan penjaminan yang sesuai syariah. Mereka juga mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia dengan menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penjaminan syariah membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menarik segmen pasar yang menginginkan produk berbasis syariah dan menjadi alternatif bagi bisnis dan individu yang ingin bertransaksi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Sumber referensi/bacaan :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Laporan dan publikasi resmi dari OJK mengenai regulasi dan perkembangan industri keuangan di Indonesia, termasuk sektor suretyship. Anda dapat mengakses laporan-laporan ini di situs resmi OJK: www.ojk.go.id.
2. Bank Indonesia (BI) – Laporan dari Bank Indonesia yang mencakup kondisi makroekonomi dan dampak berbagai sektor, termasuk penjaminan dan infrastruktur. Situs resmi BI: www.bi.go.id.
3. Kontan.co.id – Situs berita finansial ini sering memuat artikel terkait industri penjaminan di Indonesia, tren ekonomi, dan perkembangan regulasi. Beberapa artikel juga membahas perkembangan teknologi di sektor keuangan. Situs: www.kontan.co.id.
4. Bisnis.com – Menyediakan berita dan analisis terkini terkait sektor keuangan dan penjaminan di Indonesia, termasuk perkembangan kebijakan pemerintah dan tren pasar. Situs: www.bisnis.com.
5. Laporan Industri Infrastruktur dari Bappenas atau Kementerian PUPR – Bappenas dan Kementerian PUPR sering mempublikasikan laporan yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, yang biasanya melibatkan penjaminan proyek. Laporan ini dapat ditemukan di situs masing-masing kementerian: www.bappenas.go.id atau www.pu.go.id.